DINKES-PPKB. KAPUAS HULU,
SINGKAWANG - Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PP dan KB) Kabupaten Kapuas Hulu Nanang Padli, S.K.M.,S.E.,M.Si menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan BPKP Tema Kesehatan Tahun 2023
dan 2024 di Ballroom Hotel Swiss-Belinn Singkawang pada Kamis (25/7/2024).
Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat tersebut melibatkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, dan dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes.
Hadir Bupati dan Walikota Se Kalimantan Barat, Kepala Dinas Kesehatan Se Kalimantan Barat dan Inspektur se Kalimantan Barat. Turut hadir para Direktur RSUD.
Hadir Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah, Bidang Polhukam dan PMK menyampaikan hasil pengawasan Bidang Kesehatan Tahun 2023 dan 2024.
Dalam kegiatan FGD tersebut juga dilaksanakan Penandatanganan Pernyataan Komitmen Bersama Rencana Aksi Transformasi Kesehatan.
Dari kementerian dalam negeri menyampaikan perumusan, penetapan, pelaksanaan pembinaan pengawasan umum.
Sementara dari pihak Kementerian Kesehatan RI menyampaikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesehatan.
Kemudian dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyampaikan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Penetapan Pelaksanaan Kebijakan Kementerian Lembaga yang terkait dengan Bidang Kesehatan.
Dalam sambutannya, Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat dr. Harisson menyampaikan, faktor untuk meningkatkan Derajat Kesehatan masyarakat itu meliputi lingkungan 40 persen, perilaku 30 persen, pelayanan kesehatan 20 persen dan keturunan 10 persen.
"Untuk itu perlu intervensi dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota se Kalbar, dalam upaya melakukan percepatan Pembangunan Bidang Kesehatan," ajak Pj Gubernur.
Ditegaskan Pj Gubernur lagi, percepatan Pembangunan Bidang Kesehatan ini bukan hanya tanggungjawab Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas, akan tetapi perlu dukungan dan kerjasama dari semua Stakeholder. (*)
