DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KAPUAS HULU
 
Kasubbag Program Hadiri Exit Meeting Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah 2025
Putussibau, Jumat 25 Apr 2025
 
dinkes.kapuashulukab.go.id
PUTUSSIBAU - Kepala Subbagian (Kasubbag) Program Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PP dan KB) Kabupaten Kapuas Hulu Arfhi Ajudia, S.IP.,M.A.P menghadiri Exit Meeting Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun Anggaran 2025 di Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Jumat (25/4/2025).
 
Kegiatan Exit Meeting Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Pengawasan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan
Barat ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas Hulu Drs. H. Mohd Zaini, M.M. 
 
Kegiatan tersebut menindaklanjuti surat dari Badan Pengawasan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat terkait "Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun Anggaran 2025 Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu" dan berdasarkan Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah tahun
Anggaran 2025.
 
Adapun beberapa saran yang disampaikan BPKP dalam pertemuan tersebut diantaranya agar Menyusun RPJMD 2025-2029 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025.
 
Kemudian Memerintahkan kepala OPD untuk menyusun Rencana Strategis OPD Tahun
2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 2 Tahun 2025
 
Selanjutnya Melakukan Peningkatan secara berkelanjutan dan terus menerus terkait sinkronisasi perencanaan dengan memperhatikan keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) serta keterpaduan dengan perencanaan nasional dan
provinsi Kalimantan Barat dan Penerapan Performance-Based Budgeting (Penganggaran Berbasis Kinerja).