Jika anda pernah bepergian ke daerah terdampak Corona.
Harap segera melapor dengan meng-klik tombol ini !.
LAPOR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KAPUAS HULU
 
Dinkes PP dan KB Gelar Pertemuan Mentoring Spesialis Dokter Umum di FKTP
Putussibau, Selasa 01 Aug 2023
 
PUTUSSIBAU - Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PP dan KB) Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan 
Pertemuan Mentoring Spesialis Dokter Umum di FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023, Selasa (1/8/2023).
 
Pertemuan Mentoring Spesialis Dokter Umum di FKTP Kabupaten Kapuas Hulu tersebut berlangsung di Aula Kantor Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.
 
Hadir Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuas Hulu Nanang Padli, S.E.,M.Si. Hadir
Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sintang 
Andi Budiyono dan Yuliana Fitri selaku PPS Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sintang. Hadir pula Indra Pratama Bay Susanto, selaku Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu dan para dokter di FKTP se Kabupaten Kapuas Hulu peserta pertemuan.
 
Pertemuan tersebut menghadirkan narasumber dr. Enrico Morley, Sp.PD dan dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.
 
Sementara itu, dalam sambutannya, Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Nanang Padli menyampaikan, sebagaimana diketahui bersama bahwa, BPJS Kesehatan selain mengembangkan sistem pelayanan kesehatan juga mengembangkan sistem kendali mutu pelayanan.
 
"Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama diharapkan harus memiliki komitmen pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan melalui pencapaian indikator pelayanan kesehatan perorangan," ujar Nanang Padli.
 
Lebih lanjut Nanang menjelaskan, pencapaian indikator sebagaimana dimaksud ialah penanganan kasus Rujukan Non Spesialistik dan
pelaksanaan Program Rujuk Balik (PRB) guna meningkatkan kepuasan peserta JKN-KIS terhadap program JKN-KIS.
 
Maka sambung Nanang, untuk menunjang hal tersebut dan juga sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kompetensi dokter umum di FKTP, BPJS kesehatan bersama Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu memandang perlu menyelenggarakan kegiatan mentoring spesialis ini.
 
"Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Dokter FKTP yang telah bersedia memenuhi undangan untuk mengikuti kegiatan pada hari ini," kata Nanang.
 
Tentu kata Nanang, dalam memberikan pelayanan kesehatan di FKTP masih terdapat keterbatasan, baik dari segi sarana dan prasarana, namun Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap terus menerus memenuhi ketersedian sarana dan prasarana yang mendukung dalam memberikan pelayanan kesehatan di FKTP.
 
Oleh karenanya, Nanang berharap setelah dilaksanakan kegiatan Mentoring Spesialis ini agar dokter umum di FKTP dapat memperkaya wawasannya melalui kegiatan ini, sehingga penatalaksanaan dan penanganan pengobatan di FKTP dapat dilaksanakan sedini mungkin.
 
"Keberadaan dokter sendiri tidak hanya untuk peran kuratif atau mengobati saja, namun juga bagaimana menjaga masyarakat agar tetap sehat melalui fungsi promotif dan preventif," tegas Nanang.
 
Kemudian lanjut Nanang, optimalisasi sistem layanan kesehatan tingkat pertama berupa pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif, termasuk di antaranya untuk menekan risiko penyakit hipertensi dan diabetes melitus.
 
"Diharapkan FKTP agar dapat mengendalikan rasio rujukan terutama untuk kasus Non Spesialistik, dan FKTP mampu memaksimalkan capaian KBK sehingga kapitasi yang di terima bisa 100 persen," timpalnya.
 
Selain itu, setiap dokter umum di FKTP diharapkan memberikan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien dengan penuh pelayanan prima dan sesuai prosedur Kedokteran.
 
"Kemudian Dokter umum di FKTP agar tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS kesehatan dengan pasien umum atau pasien asuransi swasta lainnya, tanpa diskriminasi, sebagaimana tercantum dalam surat Edaran Kemendagri tentang optimalisasi pelayanan kesehatan dilingkungan Pemerintah Daerah," tuntas Nanang Padli. (*)