Jika anda pernah bepergian ke daerah terdampak Corona.
Harap segera melapor dengan meng-klik tombol ini !.
LAPOR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KAPUAS HULU
 
Kabid Kesmas Bersama Kabid PP dan KB Beserta Jajaran Hadiri Roadshow di DPRD Kapuas Hulu
Putussibau, Selasa 14 Feb 2023
 
PUTUSSIBAU - Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Ade Hermanto, SKM.,M.A.P bersama Kepala Bidang PP dan KB Elly Dayati, S.E menghadiri pertemuan Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim di Kalimantan Barat yang dilaksanakan secara virtual oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik (Kemenko PMK) Indonesia dengan Gubernur dan Bupati se Kalimantan Barat, Selasa (14/2/2023).
 
Kegiatan tersebut diikuti dari Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, yang dihadiri langsung Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, SH bersama Forkopimda dan lintas OPD terkait dilingkungan Pemkab Kapuas Hulu lainnya.
 
Turut hadir mendampingi Kabid Kesmas bersama Kabid PP dan KB diantaranya Siti Wahdah, S.Gz.,RD.,MPH dan Selvi Dalia, S.Tr.Keb.
 
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan memaparkan data terkait stunting dan kemiskinan ekstrim di Kapuas Hulu berikut upaya penanggulangan yang telah dilakukan Pemda Kapuas Hulu.
 
Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan mengatakan bahwa saat ini ada 102.000-an jiwa yang tersebar di 9 kecamatan Kapuas Hulu masuk dalam kategori miskin ekstrim. 
 
Miskin ekstrim tersebut terjadi pada daerah yang kurang aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Kabupaten Kapuas Hulu sendiri wilayahnya sangat luas, dan itu menyebabkan sulit untuk dilakukan monitoring. 
 
"Miskin ekstrim ini ditemukan pada lokasi yang infrastruktur dasarnya belum memadai seperti di pedesaan," ucapnya.
 
Sebagai upaya penanggulangan Pemkab Kapuas Hulu telah melakukan validasi data kemudian menetapkan dan menempatkan tenaga sosial di kecamatan-kecamatan. Selanjutnya ada juga pemberian bantuan kepada masyarakat miskin berupa BPJS yang pembiayaannya dari Pemda Kapuas Hulu.
 
 "Bahkan untuk mendapatkan data yang akurat kami memberi sanksi pada desa tidak validasi terpadu kesejahteraan sosial," ujarnya. 
 
Terkait stunting kata Bupati, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai langkah strategis.
 
"Kami sudah upayakan survey status gizi balita, ada alat pemantau tumbuh kembang anak yang digunakan petugas. Pemda Kapuas Hulu juga sudah memaksimalkan pusat rehabilitasi gizi buruk serta mengadakan program madu bulin," ujar Bupati.
 
Bupati Sis juga berharap agar Kemenko PMK dapat membantu Pemda Kapuas Hulu khususnya dalam penanganan kemiskinan ekstrim dan penurunan angka stunting. 
 
Dengan intervensi program-program yang tepat dari Kemenko PMK, Bupati Fransiskus Diaan optimis permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrim di Kapuas Hulu akan berkurang. (*)