Jika anda pernah bepergian ke daerah terdampak Corona.
Harap segera melapor dengan meng-klik tombol ini !.
LAPOR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KAPUAS HULU
 
Subkoordinator KB dan Jajaran Bidan Kapuas Hulu Hadiri Orientasi Peningkatan Kapasitas Pelayanan KB
Pontianak, Jumat 02 Dec 2022
 
PONTIANAK - Subkoordinator KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu menghadiri 
Kegiatan Orientasi Peningkatan Kapasitas Pelayanan KB Bagi Tenaga Kesehatan di Faskes, Jaringan dan Jejaring yang diselenggarakan Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat di Mahkota Hotel Pontianak.
 
Kegiatan tersebut dijadwalkan dari tanggal 28 - 30 November 2022. Dimana hadir juga 1 orang Perwakilan Rumah Sakit Umum Daerah yang menangani Pelayanan Kontrasepsi Rumah Sakit, 2 orang Bidan Rumah Sakit, 1 orang perwakilan IBI kabupaten/kota, 4 Orang Bidan (Klinik/Rumah Bersalin, dan 5 Orang Bidan Puskesmas.
 
Dalam kesempatan tersebut para peserta dipaparkan tentang Pengendalian kuantitas penduduk untuk menjamin tercapainya penduduk tumbuh seimbang antara lain diupayakan melalui program Keluarga Berencana. 
 
Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk tersebut terus dipertahankan sebagai langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan serta untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil berkualitas. 
 
Program Keluarga Berencana di Indonesia, seperti juga di negara berkembang lainnya, lebih menekankan pada pencapaian tujuan demografis yakni untuk mencapai target penurunan laju pertumbuhan penduduk. 
 
Keluarga Berencana lebih sebagai pengendalian populasi yang memberi jalan bagi negara untuk mengatur fungsi reproduktif warganya khususnya alat reproduksi perempuan. Karena itu program Keluarga Berencana di era orde baru dinilai mengabaikan hak dan kesehatan reproduksi perempuan demi mengejar target pengendalian jumlah penduduk.
 
Pelayanan bidang Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesehatan reproduksi, ICPD 1994 telah mengakui tentang hak-hak reproduksi. Masalah hak reproduksi merupakan bagian dari masalah hak asasi manusia dan perikemanusiaan yang harus dipenuhi. Pemenuhannya merupakan bentuk perlindungan bagi setiap individu, serta prakondisi untuk memperoleh hak-hak lainnya seperti hak untuk hidup, hak atas kesejahteraan dan mempertahankan kehidupanannya.
 
Adapun tujuan Kegiatan Orientasi Peningkatan Kapasitas Pelayanan KB Bagi Tenaga Kesehatan di Faskes, Jaringan dan Jejaring tersebut diantaranya 
1Meningkatkan Pelayanan KB di Faskes sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus stunting, Meningkatkan Kualitas Pelayanan KB di faskes,Jaringan dan Jejaring sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya kasus stunting, Meningkatkan Kualitas Pelayanan KB di Rumah Sakit sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus stunting dan Meningkatkan Pelayanan KB di Faskes sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus stunting.
 
Sedangkan Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menggunakan metode tatap muka melalui berbagai pertemuan diskusi, sharing, brainstorming dengan mengutamakan protokol kesehatan yang ketat.
 
Kemudian Melaksanakan kegiatan pertemuan koordinasi tingkat provinsi dan Kab/Kota dalam upaya intensifikasi pelayanan KB di faskes.
 
Sementara Hasil yang diharapkan Meningkatnya kualitas pelayanan KB di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat, Meningkatnya kualitas pelayanan KB pada Faskes, Jaringan dan Jejaring di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat, Meningkatnya kualitas pelayanan KB di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat, Meingkatnya jumlah Pelayanan KB yang tercatat / terlapor
 
Dengan kegiatan ini diharapkan pula
Dapat terjadi perluasan akses pelayanan KB, peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan dalam memberikan Pelayanan KB serta terwujudnya kualitas pelayanan KB yang prima di Provinsi Kalimantan Barat.
 
Dapat terjadi peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan dalam memberikan Pelayanan KB serta terwujudnya kualitas pelayanan KB yang prima di Provinsi Kalimantan Barat sehingga angka stunting dapat diturunkan karena generasi yang dilahirkan adalah generasi terencana yang berkualitas.
 
Dapat terjadi peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan dalam memberikan Pelayanan KB serta terwujudnya kualitas pelayanan KB yang prima di Provinsi Kalimantan Barat sehingga angka stunting dapat diturunkan karena generasi yang dilahirkan adalah generasi terencana yang berkualitas.
 
Dapat terjadi peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan dalam memberikan Pelayanan KB serta terwujudnya kualitas pelayanan KB yang prima di Provinsi Kalimantan Barat sehingga angka stunting dapat diturunkan karena generasi yang dilahirkan adalah generasi terencana yang berkualitas. (*)