Jika anda pernah bepergian ke daerah terdampak Corona.
Harap segera melapor dengan meng-klik tombol ini !.
LAPOR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KAPUAS HULU
 
Kabid P3 Bersama Kasubbag Program Dinkes PP dan KB Hadiri Rapat Persiapan Evaluasi RB dan SAKIP
Putussibau, Senin 29 Aug 2022

PUTUSSIBAU - Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P3) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PP dan KB) Kabupaten Kapuas Hulu Kastono, S.Kep.,ME didampingi Kasubbag Program Ellyani Rinyasari, S.Tr.Keb menghadiri rapat persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Senin (29/8/2022).

Rapat yang dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Ir. Istiwa, M.Si, tersebut berlangsung di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam kesempatan tersebut, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Istiwa menyampaikan, 

rapat dilaksanakan dalam rangka persiapan Evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka diundang beberapa OPD dilingkungan Pemkab Kapuas Hulu untuk hadir membahas rencana evaluasi tersebut.

"Untuk itu kami hadapkan supaya OPD yang terpilih agar mempersiapkan dan melengkapi data dukung yang diminta," pesan Istiwa.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Ortal Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan, Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2022 tersebut bertujuan untuk 

menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yang diharapkan.

"Yaitu mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima," katanya.

Selain itu memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Sedangkan tujuan Evaluasi SAKIP Tahun 2022 diantaranya menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil, serta 

memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja. (*)