DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KAPUAS HULU
PUTUSSIBAU – Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu M. Nazaruddin, SKM.,MPH menghadiri Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di gedung DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa (7/6/2022).
Pencanangan WBK dan WBBM yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Kapuas Hulu itu dilaksanakan langsung oleh Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, SH dengan dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Kapuas Hulu, Sekretaris Daerah, dan disaksikan oleh pimpinan dan jajaran OPD, instansi vertikal dan undangan lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu H. Mohd Zaini, MM menyampaikan, selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi menyampaikan, maksud pelaksanaan kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas dilingkungan Pemkab Kapuas Hulu ini adalah sebagai media koordinasi dan pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi.
"Khususnya pada area pengawasan, yang tujuannya untuk percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, yang meliputi delapan area perubahan," ujar Sekda Mohd Zaini.
Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menjelaskan, Pembangunan Zona integritas menuju WBK dan WBBM ini juga adalah merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.
"Yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi," ujar Bupati.
Sedangkan zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi.
Oleh karenanya, Bupati berharap melalui pencanangan zona integritas ini, bukan hanya menjadi slogan semata, melainkan bukti nyata, keseriusan dan komitmen dari segenap unsur aparatur dalam mewujudkan WBK dan WBBM tersebut.
"Mulai level atas sampai bawah, kita wujudkan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintahan yang bersih kkn dan peningkatan kualitas pelayanan publik," pungkas Bupati. (*)