Jika anda pernah bepergian ke daerah terdampak Corona.
Harap segera melapor dengan meng-klik tombol ini !.
LAPOR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KAPUAS HULU
 
Hadiri Musrenbang RKPD Kabupaten Kapuas Hulu, Kadinkes P2KB Pastikan Siap Sinkronisasi Program
Putussibau, Jumat 18 Mar 2022

PUTUSSIBAU - Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu H. Sudarso, S.Pd.,MM menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2022 tingkat Kabupaten Kapus Hulu di ruang sidang Gedung DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Jumat (18/3/2022).

Musrenbang kali ini dihadiri langsung oleh

Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Kalimantan Barat Ria Norsan, didampingi Anggota DPRD Kalbar Yosep Alexander. Hadir lengkap Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan dan Wakil Bupati Wahyudi Hidayat, Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Forkopimda, para pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Kapuas Hulu dan undangan lainnya.

Musrenbang RKPD Tahun 2023 Kabupaten Kapuas Hulu mengangkat tema "Peningkatan Kualitas Perekonomian Daerah Melalui Pembangunan Infrastruktur"

Dalam sambutannya, Wagub Ria Norsan mengharapkan, melalui Musrenbang tersebut, semua unsur harus sinkronisasi dalam membangun daerah.

Selain itu Wagub juga menekankan beberapa hal yang perlu menjadi catatan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, diantaranya terkait pelaksanaan yang harus ditingkatkan lagi, baik dosis pertama, kedua hingga ketiga. 

"Kalau di Kapuas Hulu pelaksanaan vaksinasi sudah baik, tinggal ditingkatkan lagi," tutur Wagub.

Kemudian terkait persoalan stunting, Wagub berharap Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui lintas OPD, stakeholder terkait lainnya agar ditangani dengan baik. Hal ini penting dilakukan untuk menekan angka stunting di Kabupaten Kapuas Hulu.

"Penanganan stanting juga harus bekerjasama dengan semua pihak," pesan Wagub.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Musrenbang yang dibuka pada hari ini dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023

"Hasil dari Musyawarah ini nanti akan dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026," terang Fransiskus Diaan.

Lebih lanjut Bupati menyampaikan, penjabaran RPJMD kedalam RKPD dan Penganggaran dalam APBD tahun 2023 harus konsisten, untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

"Agar hal tersebut bisa memenuhi janji politik kami yang telah dituangkan dalam visi terwujudnya Kapuas Hulu HEBAT (Harmonis, Enerjik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil)," papar Bupati Fransiskus Diaan.

Dikatakan Bupati bahwa, fokus prioritas dari tema yang diangkat kali ini untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan.

"Selain itu untuk peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas lingkungan hidup," tambahnya.

Oleh karenanya, Bang Sis, sapaan akrab orang nomor satu di Bumi Uncak Kapuas ini berharap kepada seluruh peserta Musrenbang, untuk dapat memberikan saran dan masukan yang konstruktif, demi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yang lebih baik. 

"Sehingga RKPD yang dihasilkan dapat selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 serta selaras dengan prioritas nasional maupun provinsi," pungkas Fransiskus Diaan.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu H. Sudarso menyampaikan, khusus untuk OPD yang dirinya pimpin siap melaksanakan arahan yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalbar maupun Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan.

"Terutama berkenaan dengan vaksinasi, ini terus kita genjot, dan sampai saat ini capaiannya terus meningkatkan. Untuk itu perlu kerjasama kita semua, lintas sektor maupun masyarakat agar terus ditingkatkan sebagaimana arahan bapak Wakil Gubernur tadi," ucap Sudarso.

Kemudian terkait dengan percepatan penurunan stunting, Sudarso sepakat bahwa perlu kerjasama semua pihak, karena penanganan stunting ini tidak hanya menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, tepi berkaitan dengan OPD dan lintas sektor terkait lainnya," jelas Sudarso. (*)