dinkes.kapuashulukab.go.id

PUTUSSIBAU – Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PP dan KB) Kabupaten Kapuas Hulu mengikuti Reviu Data Dukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang digelar oleh Tim SAKIP Kabupaten Kapuas Hulu pada 9–11 Juni 2026 di Ruang Rapat Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

 

Dalam kegiatan tersebut, Dinkes PP dan KB Kapuas Hulu dihadiri oleh Kepala Subbagian Program, Arfhi Ajudia, S.IP., M.A.P bersama staf. Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Kapuas Hulu.

 

Reviu ini merupakan tindak lanjut dari Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tentang Asistensi SAKIP dan Zona Integritas (ZI). Kegiatan asistensi tersebut bertujuan untuk mendukung peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan daerah melalui penguatan penerapan SAKIP.

 

Sebagai persiapan menghadapi asistensi dari KemenPAN-RB, seluruh perangkat daerah diminta meninjau kembali berbagai dokumen pendukung SAKIP, seperti Pohon Kinerja, Cascading, Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

 

Selain itu, kegiatan reviu ini juga bertujuan memastikan target dan program kerja perangkat daerah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025–2029. Dengan begitu, program dan kegiatan OPD diharapkan dapat lebih mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara terukur dan berkelanjutan.

 

Berdasarkan hasil Reviu yang dilakukan pada Dinas Kesehatan PPKB, ada beberapa point yang menjadi catatan, diantaranya terkait penyelarasan Pohon Kinerja, Cashcading. Oleh karena itu perlu adanya kegiatan reviu dan asistensi secara rutin oleh OPD terkait seperti Bapperida, Inspektorat dan Sekretariat Daerah, sehingga peningkatan SAKIP setiap OPD dapat meningkat dan mendorong tercapainya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan berdaya saing. (*)